Pengertian, Dasar Hukum dan Lingkup Hak Cipta

I.   PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM HAK CIPTA

Hak Cipta

adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencipta

adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersam-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan pribadi.

Pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan yang terdiri atas beberapa bagian

Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian yang diciptakan dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu.

Pemegang Hak Cipta

adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak tersebut di atas.

Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. I\lamun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhada p ciptaan tersebut. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapatdilihat, dibaca atau didengar.

Lisensi

adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkait dengan persyaratan tertentu.

Dewan Hak Cipta

adalah dewan yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri Hukum dan HAM yang mempunyai tugas membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan hak cipta. Dewan ini anggotanya terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang hak cipta.

Konsultan HKI

adalah konsultan hak kekayaan intelektual yang secara resmi terdaftar di DirektoratJenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Pengalihan Hak Cipta

Hak cipta dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena :

›    Pewarisan.

›    Hibah.

›    Wasiat.

›    Perjanjian tertulis.

›    Atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

II.  Lingkup Hak Cipta

Ciptaan yang dilindungi

Adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang meliputi karya :

•   Buku, program computer, pamflet, perwajahan (Jay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.

•   Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.

•   Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

•   Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.

•   Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim.

•   Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.

•   Arsitektur.

•   Peta.

•   Seni batik.

•   Fotografi.

•   Sinematografi.

•   Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Hak Moral atas suatu ciptaan

adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

Hak Ekonomi atas suatu ciptaan

adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.

(sumber dari Buku Pedoman HKI Ditjen HKI Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, http://e-tutorial.dgip.go.id)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: